JAKARTA | BritaHUKUM.com – Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Dr Fadil Zumhana, SH MH, menyetujui dihentiksnnya penuntutannya sebanyak 18 perkara pidana umum (Pidum) berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restoratif Justice.
Ket Foto: Jampidum Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana. (Ist)
Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/05/2023), menyebutkan, 18 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu:
1. Tersangka Daud Rismawan Juwarno bin Juwarno dari Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang di Pelabuhan Semarang yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
2. Tersangka Rivanli Samuel Mutualige alias Ivan dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
3. Tersangka Sofyan Nasution dari Kejaksaan Negeri Asahan yang disangka melanggar Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.
4. Tersangka Muazis bin Ilyas dari Kejaksaan Negeri Bireuen yang disangka melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Tersangka Putra Arista bin Agus Salim dari Kejaksaan Negeri Bireuen yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Tersangka I Rosnah als Ros binti Kamissh (alm), Tersangka II Siti Aisah als Siti binti Kamisah (alm), dan Tersangka III Irma Erpiana binti M. Nur Desku (alm) dari Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.
7. Tersangka Darmawati als Darms binti Maundin dari Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
8. Tersangka Andri Kasianto alias Botak bin Asniman dari Kejaksaan Negeri Sabang yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
9. Tersangka Erwandi bin Abdullah dari Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang disangka melanggar Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10. Tersangka Parizatim alias Puteh bin Zainudin Puteh dari Kejaksaan Negeri Aceh Jaya yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian
11. Tersangka Abraham Hukubun alias Ampy dari Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yang disangka melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
12. Tersangka Samuel Birahi S. AP alias Semi dari Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yang disangka melanggar Pasal 45B Ayat (4) jo. Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
13. Tersangka Thomas Riky Gabriel alias Tomy dari Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yang disangka melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
14. Tersangka Suyanto dari Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
15. Tersangka Cics binti Bahrun dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang disangka melanggar Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik
16. Tersangka Muhammad Bismar bin Umar dari Kejaksaan Negeri Penajem Paser Utara yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Pencurian.
17. Tersangka Jefri Samaa alias Jefri anak dari Frans Samaa dari Kejaksaan Negeri Nunukan yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
18. Tersangka Baso Mulyadi alias Adi bin Baso Muhammad Amin dari Kejaksaan Negeri Samarinda yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
– Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
– Tersangka belum pernah dihukum;
– Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
– Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
– Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
– Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
– Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
– Pertimbangan sosiologis;
– Masyarakat merespon positif.
Jampidum Fadil Zumhana selanjutnya memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif.
“Hal ini sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” kata Fadil Zumhana. (kp/beha/agazali)
